Pemerintah akan melibatkan pesantren dalam mengatasi anak-anak jalanan. Selain kerja sama dengan pesantren, pemerintah melalui program terpadu anak harapan juga melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan berasrama.
Keduanya lembaga itu dinilai mampu menampung anak marjinal melalui penyelenggaraan pendidikan secara terpadu. Demikian disampaikan Menteri Sosial, Salim Segaf Aljufri, sebelum melakukan pembahasan isu mengenai keadilan untuk semua dalam rapat kerja pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan di Istana Kepresidenan Tampaksiring, Selasa (20/4).
Menurut Salim, pendidikan di pesantren dan lembaga pendidikan berasrama meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, keterampilan, pengasuhan, dan kesejahteraan. ''Hasilnya adalah meningkatnya jumlah anak marjinal yang dapat mengakses pelajaran dan pendidikan secara terpadu dengan perlindungan pengasuhan dan jamkesmas,'' jelasnya seperti dikutip Republika.
Anak marjinal yang bisa mengakses pelajaran dan pendidikan itu diharapkan mencapai 15 ribu anak pada 2010 dan 50 ribu anak pada 2011. Menurut Salim, anak marjinal di seluruh Indonesia berjumlah 230 ribu anak, sedangkan di DKI Jakarta mencapai 12 ribu anak.
Jika kerja sama dengan pesantren dan lembaga pendidikan berasrama ini terwujud, maka instansi yang menjadi penanggung jawabnya adalah Kementerian Agama melalui kerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dam HAM, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Kesehatan. Penanggung jawab di daerah adalah Kanwil Kantor Kementerian Agama bekerja sama dengan dinas terkait. (sumber)
0 komentar:
Posting Komentar